Penilaian aset/barang milik daerah adalah proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

Dalam rencana mobilisasi Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD) dengan cara sistimatis serta akuntabel, seperti diamanatkan didalam PP. No. 38 Tahun 2008 perihal Pengelolaan Barang MilIk Daerah/Negara

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Asset Daerah. Terjadi adanya perubahan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik

Pemeriksaan atau Audit Barang Milik Daerah (BMD) adalah proses identifikasi masalah, dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,

Pemerintah baru saja mengeluarkan dan mengesahkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana sebelumnya mengeluarkan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan